 |
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan dalam satu tahun pemerintahannya ada banyak masalah krusial yang belum dikerjakan terlebih masalah penyusunan biaya. Masalah pengaturan biaya serta pengalokasiannya bisa tampak di Dinas Pariwisata serta Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta.
Selama ini, Ahok menilai Disparbud DKI Jakarta banyak menggunakan biaya yg tidak pas tujuan, di antaranya dengan lebih perbanyak acara-acara yang dinilai menghambur-hamburkan biaya. Ahok bahkan juga mengatakan Disparbud pernah menggelontorkan Rp 300 M untuk hal yang dinilainya tidak utama.
Lihat hal ini, Ahok mengungkapkan bakal lebih tegas serta fokus dalam mengawasi pengaturan serta pengalokasian biaya yang dikerjakan Disparbud DKI Jakarta untuk th. 2016.
" Saya semalam sampai jam 12 lewat. Sehari tuh seharian. Harusnya kan bukanlah tugas saya gitu loh. Nah mereka berpikir saya tidak mungkin saja check. Tempo hari saja Disparbud nyaris Rp 300 miliar loh untuk suatu hal yang tidak layak. Nah itu yang perlu kuat-kuatan saja. Mesti dijalankan, saya meyakini, " kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Kamis (19/11).
Untuk th. depan, Ahok mengungkapkan tidak jadi masalah bila mesti lembur untuk mengawasi setiap detil pemakaian biaya Disparbud DKI Jakarta. Setelah itu, hasil penyusunan itu, mesti dimasukkan dalam e-budgeting supaya bisa dikontrol.
" Ya saat ini saya suruh rombak nih, kita kerja lembur, kita dapat kerja hingga jam 12 malam selalu ini, hingga minggu. Jadi kita Senin bakal KUA-PPAS, " tandasnya.
Bekas politikus Gerindra ini dapat memberikan, dalam usaha perbaikan ini dikerjakan karena tidak mau lagi pencatatan Kebijakan Umum Biaya serta Prioritas Plafon Biaya Sesaat (KUA-PPAS) 2016 kembali molor serta dilakukan dengan cara manual. Pasalnya, bila memakai manual, jadi Ahok menilainya akan tidak dapat memantau penggunaan biaya itu.
" Jadi saya tidak ingin KUA-PPAS dengan system manual. Bila manual, balikin lagi dong ke zaman saya di 2012 yang saya marah-marah tidak terang gitu loh. Nyusun KUA-PPAS tak segera di e-budgeting, mereka susun di Excel. Saya katakan gila saja kasih saya 1 gumpal kertas, " tuturnya.
" Selalu maunya bagaimana? Kelak baru diinput di Bappeda ramai-ramai. Saya katakan tidak ingin. Saya maunya yang pegang password tungguin, segera kita diskusi, langsung selesai serta print jadi tuh barang, " tutup bekas Bupati Belitung Timur ini.